LANGKAR.ID BARITO KUALA – Permasalahan banjir yang melanda sebagian besar lahan pertanian di Barito Kuala (Batola) selama tiga tahun terakhir menjadi ancaman serius bagi petani dan perekonomian daerah. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel turut mengawal perkembangan inovasi Padi Apung.
Komisi II bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Batola, menggelar pertemuan di Kantor Kepala Desa Pantai Hambawang, Kabupaten Batola, pada Jumat (26/5/2023) Pertemuan tersebut dihadiri oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar.
“Selama tiga tahun ini, kami hampir tidak bisa melakukan panen. Bahkan untuk memulai bertani saja tidak mungkin jika lahan terus terendam”keluh Mahdiyanoor, Kepala Desa Pantai Hambawang.
Padi Apung merupakan alternatif yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan lahan pertanian yang terendam banjir. Dalam penjelasannya, Sekretaris DPKP Provinsi Kalsel, H. Imam Subarkah, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah provinsi sedang berupaya mengalokasikan dana bantuan untuk pengembangan inovasi Padi Apung agar dapat digunakan secara lebih luas.
“Kami telah menjajaki kerjasama dengan pabrik plastik di Surabaya untuk mencoba menggunakan plastik daur ulang agar pengapungan pot ini dapat dilakukan dengan biaya lebih murah dan lebih mudah. Namun, saat ini masih dalam tahap penelitian yang membutuhkan waktu yang cukup panjang,”ujar Imam.
Di sisi lain, Kepala Distan TPH Batola, Ir. Murniati, M.P., menyampaikan harapannya bahwa inovasi Padi Apung dapat mengurangi beban petani yang sejak tahun 2020 mengalami kesulitan dalam mencapai produktivitas yang diharapkan.
Tak hanya di Batola, Komisi II juga memantau perkembangan inovasi Padi Apung di Kabupaten Balangan. Rizkianor Fauzi, Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan, mengungkapkan bahwa meskipun program ini masih menghadapi kendala ekonomi, Padi Apung tetap memiliki potensi dan kelebihan sebagai solusi bagi daerah-daerah yang sering terendam banjir sepanjang tahun.
Anggota DPRD Komisi II, H. Iberahim Noor, S.E., menyatakan harapannya agar daerah Batola dan Balangan dapat tetap menjadi lumbung padi Kalsel meskipun menghadapi ancaman banjir. Ia menyoroti kendala biaya yang mahal dan mengusulkan adanya kolaborasi untuk mencari alternatif bahan yang lebih terjangkau, seperti plastik daur ulang atau bambu.
Dalam upaya meningkatkan pengembangan program Padi Apung, pemerintah provinsi diharapkan dapat meluncurkan lebih banyak (Adv/L212)