LANGKAR.ID, Banjarmasin – Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, membantah tudingan jajarannya menerima cashback 20 persen setiap pengadaan alat kesehatan (alkes).
Tudingan dilontarkan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjarmasin saat demo di DPRD Kalsel, Senin (20/09/2021).
Bantahan juga disuarakan Machli terhadap tudingan penyalahgunaan dana Covid-19 Kota Banjarmasin senilai Rp 10 Miliar.
“Tidak benar ada penyalahgunaan dana Rp 10 Miliar itu. Datanya darimana?” ujar Machli bertanya balik.
Menurut Machli, Dinkes Banjarmasin fokus melakukan testing, tracing dan treatment atau 3T.
Baca Juga:Â Demo di DPRD Kalsel, Massa HMI: Kemana Dana Covid-19 Rp 10 Miliar?
Sebaliknya, Machli menanyakan data yang didapat pendemo tersebut. Termasuk dugaan menerima cashback 20 persen dari pengadaan alkes.
Selain terkait dana, massa HMI juga menanyakan kinerja vaksinasi Dinkes Banjarmasin. Menurut mereka, meski anggarannya cukup besar, capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin masih rendah.
Hal ini pun, dibantah Machli. “Saat ini, vaksinasi di Kota Banjarmasin 43,62 persen,” kata Machli.
Meski telah mendapatkan jawaban langsung dari Machli, namun massa HMI menyatakan akan melaporkan berbagai dugaan tersebut ke kejaksaan. ” Tunggu saja, kami akan laporankan ke kejaksaan,” ujar Ketua HMI Kota Banjarmasin, Nurdin Ardalepa.
Unjuk rasa kali ini, sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa HMI dan polisi. Hal ini, terjadi karena polisi memblokade gerakan pendemo menuju Kantor DPRD Kalsel.
Penghadangan dilakukan polisi, karena pimpinan dewan hanya mau menerima perwakilan pendemo. Serta penyampaian aspirasi melalui audiensi. (L008)
