LANGKAR.ID, Banjarmasin – Kasus pembatalan perkawinan oleh oknum polisi yang berdinas di Polres Barito Kuala (Batola) berinisial DR berbuntut panjang.
Wanita asal Bandung berinisial GM melalui kuasa hukumnya Zakaria membantah dikatakan meminta kompensasi sebesar Rp 180 juta.
Selain itu GM juga membantah jika dan foto gandeng tangan adalah editan.
Dalam surat yang diterima tersebut kuasa hukum GM menyatakan, terkait permintaan uang Rp 180 juta tidak benar.
“Ketika itu kami sampaikan kepada Kasi Yandu Propam tidak meminta uang, namun ditanya kalau GM kerja penghasilannya berapa perbulan, dijawablah Rp 30 juta, 180 juta selama 6 bulan,” paparnya.
Menurut Zakaria, dalam kurun waktu 6 bulan tersebut DR memberikan uang kepada GM sebesar Rp 47 juta.
Itu berarti sisanya Rp 133 juta, jumlah tersebut tidak perlu dibayar. Tapi berapa yang pantas dan wajar dibayar DR.
“Belakangan DR menelpon, bersedia membayar Rp 1 juta perbulan, namun klien kami tidak mau, berkaitan dengan foto gandeng yang dikatakan hasil editan, foto dilakukan GM dan DR di Studio foto di Banjarmasin tanggal 26 Juni 2023,” kata Zakaria.
Diberitakan sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel mengambil jalan tengah untuk memediasi kedua belah pihak, guna mencari solusi terbaik.
Langkah ini diambil guna menindaklanjuti pengaduan GM terhadap oknum polisi yang berdinas di Polres Barito Kuala (Batola) berinisial DR, lantaran membatalkan perkawinan.
Kepala Bidang Propam Polda Kalsel, Kombes Pol Djaka Suprihanta mengatakan proses klarifikasi kedua belah pihak, baik teradu DR maupun GM sebagai pengadu dipertemukan untuk mencari jalan keluar.
“Keduanya memang suka sama suka dan ini bukan laporan, masih aduan masyarakat (dumas),” ucap Kombes Djaka Suprihanta kepada awak media baru-baru ini. (L186)
