LANGKAR.ID BANJARMASIN – Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selasa (03/09/23).
“Ini kan rapat koordinasi Nasional ya tentang P2DD yaitu masalah percepatan perluasan digital, digitalisasi daerah tahun 2023, setelah dibuka tadi sudah disampaikan narasumber oleh beberapa para Menteri dan menko juga menteri Airlangga, ibu Sri Mulyani dari sekjen Mendagri juga, terus ada dapat masukan, amanat dari Wakil Presiden Indonesia,” kata Arifin Noor.
“Mudah-mudahan artinya dengan adanya ini kita ingin bahwa ada realisasi percepatan perluasan digitalisasi ini,” sambungnya.
Arifin Noor menyebutkan hingga saat ini digitalisasi kota Banjarmasin sudah merambah pada sistem QRIS dan sejumlah pelayanan SKPD, “ini yang kita inginkan tentu harus kita evaluasi juga, nanti kita evaluasi apa yang masih kurang, untuk bisa kita seluruh sistem yang ada kita pakai digitalisasi,” ucap Arifin Noor.
Sementara itu, sesuai amanat Wapres RI menyebutkan, Rapat koordinasi Nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2023 itu menaruh harapan besar pada implementasi Digitalisasi ekosistem keuangan daerah untuk mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Apalagi kata Wapres, di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indikator ekonomi Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan prospek yang baik, Perekonomian nasional tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut.
“Namun dalam menjaga momentum menuju Indonesia maju, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 sampai 7%. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin.
Ia melanjutkan, Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini, termasuk pemerintah daerah di sinilah dibutuhkan peran aktif seluruh pimpinan daerah selaku ketua tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD)
Menurutnya, Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, Transparansi akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah serta pelayanan publik. Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan bahkan lompatan, kinerja pembangunan daerah apresiasi saya sampaikan atas capaian hasil dari pemanfaatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi ini adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi,” begitu pesan dari amanat Wapres tersebut.
Kegiatan itu turut dihadiri, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin secara daring, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto serta tamu undangan Rakornas lainnya (L212/Diskominfotik)
