LANGKAR.ID, Surabaya – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Regulasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Sabtu (28/9/2024) lalu di Surabaya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan efisien.
Kepala BPKAD Kalsel, Miftahul Chair, menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen vital dalam siklus keuangan daerah. Aset tetap, seperti gedung kantor, kendaraan dinas, hingga peralatan kerja, merupakan komponen terbesar dalam neraca pemerintah daerah, sehingga harus dikelola dengan baik.
“Aset tetap merupakan obyek yang rentan terhadap penyalahgunaan dan mempengaruhi manajemen keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembinaan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola BMD yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional,” kata Chair saat memberikan keterangannya di Banjarbaru, Senin (30/9/2024).
Chair juga menekankan bahwa BMD tidak hanya sebatas aset fisik, namun juga sumber daya yang mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan peran strategis ini, pengelolaan yang tepat akan memastikan operasional pemerintahan berjalan lancar.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan dan pengendalian BMD harus terus ditingkatkan, mengingat risiko penyalahgunaan aset yang dapat menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang regulasi yang berlaku dan adaptasi terhadap perubahan peraturan menjadi hal krusial.
“Melalui sosialisasi ini, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan BMD yang sesuai dengan aturan, agar potensi kerugian negara bisa dihindari,” pungkasnya.
Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan para pengelola BMD di seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel, guna menciptakan sistem pengelolaan aset daerah yang lebih baik dan transparan.(L212)
