LANGKAR.ID, Jakarta – Untuk memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berjalan optimal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (21/10/2024) di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel, Jakarta.
FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, ini bertujuan untuk menggali informasi dan memperdalam pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kalsel Tahun 2025. Dalam pemaparan awalnya, H. Kartoyo menekankan pentingnya kolaborasi antar komisi dan Banggar DPRD dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
“Penting bagi kita untuk merumuskan APBD 2025 yang tidak hanya berbasis pada data, tetapi juga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja). Program-program yang diusulkan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalsel,” ujar H. Kartoyo.
Kartoyo juga mengungkapkan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan APBD 2025 dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembahasan dan pengesahan Raperda APBD.
“Dengan adanya diskusi ini, kami berharap seluruh pihak terkait dapat lebih memahami bagaimana cara menyusun APBD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan Kalsel,” tambahnya.
Sebagai penutup, H. Kartoyo berharap hasil diskusi ini dapat menjadi panduan dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat Komisi dan Banggar DPRD Kalsel, sehingga APBD 2025 dapat disahkan tepat waktu dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.(L212)
