LANGKAR.ID, Jakarta – Kehadiran Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya (JAR) di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sempat menjadi sorotan. Salah satunya, dari Denny Indrayana.
Denny yang baru saja kalah bertarung di Pilkada Kalsel 2020 menilai, kehadiran Jokowi meresmikan pabrik tersebut tidak etis. Alasannya, salah satu usaha Jhonlin Grup, yakni PT Jhonlin Baratama sedang berperkara dugaan suap pajak.
Sedangkan PT JAR, juga perusahaan Jhonlin Grup milik pengusaha muslim, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.
“Kita semua paham dengan asas praduga tidak bersalah, adalah lebih etis dan bijak jika Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimiliki oleh Johnlin Grup,” ujar Denny.
Sehingga menurutnya, akan menimbulkan persepsi politik hukum. Bahwa Presiden melindungi Jhonlin Grup dan Haji Isam. Meski menurut Denny, kehadiran Jokowi belum secara gamblang masuk kategori menghalang proses penegakan hukum (obstruction of justice).
Namun setidaknya, ada batas tipis dengan menggunakan kekuasaannya (trading of influence) untuk mempengaruhi proses penegakan hukum. Sedekat apapun relasi kuasa dan dana antara Jokowi dan Jhonlin Grup, harus tetap ada batasan etika bernegara.
Menanggapi kritik itu, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwono, menekankan, yang terlibat dugaan suap pajak adalah PT Jhonlin Baratama di bidang pertambangan batu bara. Sementara, pabrik diresmikan Presiden milik PT JAR.
“Meskipun grup yang sama, namun dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda, bidang usaha berbeda, memiliki susunan direksi dan dewan komisaris yang juga berbeda,” ujar Dini dikutip dari IDN Times, Jumat (29/10/2021).
Dia menegaskan, kehadiran Jokowi dalam peresmian pabrik biodiesel tersebut harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti dalam rangka mendorong hilirisasi industri.
“Presiden juga ingin menekankan pentingnya industri biodiesel didorong dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menekan defisit neraca perdagangan akibat impor solar,” kata Dini.
“Dari perspektif lingkungan, biodiesel meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, Presiden ingin mengingatkan komitmen Indonesia meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan,” ujarnya.
Maka dari itu, Dini menyampaikan bahwa peresmian tersebut dilakukan Jokowi untuk memberikan pesan kepada pelaku usaha agar segera melakukan hilirisasi industri. Terkait kasus yang sedang berjalan di KPK, Dini menegaskan, tidak ada intervensi dari Jokowi.
“Terkait proses yang tengah berlangsung di KPK atas ‘sister company‘ dari pabrik biodiesel tersebut, silakan terus berjalan dalam koridornya sendiri, diproses secara independen oleh KPK sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Dini. (L008)
