LANGKAR.ID, Banjarmasin – Agar terobosan bisnis yang digarap PT Bangun Banua dapat berjalan optimal hingga bisa terus mendongkrak pemasukan deviden bagi daerah, Bank Kalsel diharapkan bisa serius mendukung sisi permodalan.
Sebab jika tidak didukung, maka akan sulit berkembang dan maju, karena program bisnis yang sudah dirancang selama ini berpotensi jalan di tempat.
Seperti diketahui, PT Bangun Banua merupakan badan usaha milik daerah yang cukup besar. Sejak 2019 hingga hingga kini memiliki beragam terobosan bisnis baru, seperti pengembang property, gas elpiji. dan kedepan akan melakukan pengerukan pasir hingga rencana perdagangan sapi potong.
Namun hal itu, belum bisa berjalan optimal dikarenakan berbagai kendala antaralain, adalah permodalan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, Kamis (12/5/2022) mengatakan, yang memiliki dana besar itu adalah bank Kalsel.
“Jadi kita berharap Bank Kalsel itu bisa besinergi dengan semua BUMD yang ada,” tegas Imam.
Salahsatu contoh besar nanti, lanjut Imam, yaitu membangun SPBU, yang membidik pasar bagi kendaran di provinsi, diluar melayani masyarakat yang ada. dan kendaraan-kendaran dari provinsi mengambilnya di SPBU Bangun Banua.
” Ini sebenarnya sudah ada kontrak kerjasama dengan pertamina, tapikan butuh dana Rp 5 sampai 7 miliar. Disinilah yang membutuhkan dana dari Bank Kalsel,” kata Imam.
Disinggung ada kesan “alot” untuk bersinerji sesama BUMD? Ketua Komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini tak menampik dan menyebutkan, kendala lain, adalah alasan terkait “agunan” atau jaminan yang dimiliki PT Bangun Banua dinilai belum clear karena banyak sertifikat tanah yang masih dalam proses.
Realita aturan perbankan lanjut Imam, memang dapat dipahami. Namun dirinya mengaku cukup heran, mengapa proposalnya tidak segera dilaksanakan saja. Sebab ada lex spesialis-nya karena BUMD sesama milik daerah.
“Kalo memang ada kekurangan nilai agunan, kita punya PT Jamkrida untuk menjamin, sehingga sinergi bisa berjalan semua. Makanya, saya tekankan, Bank Kalsel jangan cuma jadi “menara gading” tapi harus bisa mengayomi semua BUMD yang ada karena dananya milik masyarakat Kalsel, jadi yang diutamakan itu masyarakat Kalsel,” tandas Imam.
Sesama BUMD lanjut dia, seharusnya ada keluwesan sehingga semua bisa berjalan sesuai target, karena seperti diketahui, pendapatan daerah hingga kini masih didominasi dari pajak kendaraan bermotor.
Atas hal diatas, Komisi II berencana pada Bulan Juni nanti akan mempertemukan kembali dan membahas bersama biro ekonomi, Bank Kalsel, PT Jamkrida, dan Bangun Banua, tidak termasuk PT Ambaper yang merupakan anak perusahaan Bangun Banua yang sudah berjalan cukup bagus.
Dikonfirmasi melalui WhatAps, Jumat (23/5/2022) siang, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bangun Banua belum menjawab. (L212)
