LANGKAR.ID, Banjarmasin – Perkembangan Industri Perbankan, memicu maraknya aksi pelanggaran hukum, hal tersebut lah yang membuat Bank Kalsel mengambil langkah untuk menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Penandatangan MOU (Momerandum Of Understanding) pada Jumat (4/11) di Aula Anjung Papadan Kejati Kalsel itu juga diharapkan bisa membantu kinerja Bank Kalsel jauh lebih baik dan sesuai aturan.
“Kami meminta bimbingan Bank Kalsel, agar membantu kinerja termasuk menjaga insan Bank Kalsel aga terhindar dari masalah hukum, serta mengawal Bank Kalsel dalam menjalankan Roda Bisnis agar patuh pada koridor hukum yang berlaku”Ucap Direktur Bank Kalsel, Hanawijaya.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Dr. Mukri, SH., MH, menyampaikan apresiasinya kepada Bank Kalsel.
“Melalui kesepakatan bersama ini, Bank Kalsel nantinya dapat meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara dalam hal pendapat hukum (legal opinion) maupun pendampingan hukum (legal assistance) dalam berbagai masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi”katanya.
Ia menambahkan, diharapkan kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Semoga visi misi kita untuk bersama memajukan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dapat kita wujudkan dengan baik” harapnya.
Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dan Kepala KEJATI KALSEL, Dr. Mukri, SH., MH. Serta disaksikan Wakil Kepala KEJATI KALSEL, Ahmad Yani, SH.,MH beserta unsur-unsur pimpinan di KEJATI KALSEL, Plt. Komisaris Utama dan Komisaris Independen Bank Kalsel, Hatmansyah dan Syahrituah Siregar, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel , IGK Prasetya, beserta jajaran Kepala Divisi Bank Kalsel.
