LANGKAR.ID, Banjarmasin – Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Forum Diskusi pertemuan Multipihak Program Inklusi Aisyiyah dengan menghadirkan berbagai instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel yang berlangsung di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) Jalan Gubernur Syarkawi Lingkar Utara, Barito Kuala, Kalsel, Minggu (11/12/2022).
Pertemuan multipihak ini digelar dalam rangka peningkatan komunikasi terkait program Inklusi yang sudah dijalankan oleh PWA Kalsel.
Hadir dalam diskusi pertemuan multipihak ini Bappeda Kalsel, Dinkes Kalsel, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalsel.
Yuliani selaku Pengelola Program Gizi Dinkes Kalsel yang hadir memberikan materi dalam diskusi ini sangat mengapresiasi Program Inklusi yang dilakukan Aisyiyah dan siap bekerja sama untuk mewujudkan penurunan angka stunting di Kalsel.
“Karena penurunan stunting sangat dibutuhkan dukungan semua elemen masyarakat,” ujar Yuliani.
Sementara itu, Fatirrohman Ghozali dari Pengadilan Tinggi Agama Kalsel menyebutkan angka perceraian terhadap anak cukup tinggi.
“Hal ini disebabkan karena banyak mereka yang belum paham ilmu berumah tangga tidak siap mental dan belum siap lahir batin,” ucap Fatirrohman.
Sekedar diketahui, Program Inklusi Kemitraan merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat Inklusif yang akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih luas untuk mengangkat kualitas kehidupan kaum Marjinal.
Program inklusi ini fokus pada lima isu utama yakni Penurunan Stunting, Pemenuhan Hak-hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi , Pemberdayaan Ekonomi dan Kepemimpinan Perempuan.
Dalam Pertemuan ini Koordinator Program Inklusi Aisyiyah Wilayah Musphiyanti menyampaikan, Program Inklusi yang sudah dijalankan Aisyiyah di dua Kabupaten, yakni Kabupaten Banjar dan Hulu sungai Utara dimana dua kabupaten ini adalah daerah dengan angka Stunting yang tinggi di Kalsel.
Musphiyanti menambahkan saat ini Asiyiyah sudah menjalankan program Inklusi dengan melakukan assesment di 12 desa yang menjadi lokasi khusus (lokus) Stunting yang berada di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara.
“Selama menjalani assessment banyak kasus yang ditemui seperti anak-anak dengan stunting, pernikahan anak yang masih dibawah umur dan kesehatan reproduksi remaja. Selain itu tim juga menyasar kepada kaum difabel,” tutur Musphiyanti.
Terpisah, Ketua PWA Kalsel, Yulia Qamariyanti mengatakan, di Indonesia ada 5 Provinsi yang menjalankan program Inklusi termasuk Kalsel dimana 5 provinsi ini dipilih dari tingginya angka stunting secara nasional.
Dengan program inklusi ini, setelah menemukan sejumlah kasus anak stunting dan perkawinan anak maka, Aisyiyah kata Yulia akan melakukan kerjasama multipihak untuk turut menangani kasus tersebut dengan merekrut secara mandiri 120 orang kader yang disebar ke 12 desa tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
“Sudah terbentuk 120 kader yang mendapatkan Pendidikan di 12 desa itu, mereka ini yang bergerak ke masyarakat ke sasaran yang angka stuntingnya tinggi kemudian juga angka perkawinan anak tinggi,” kata Yulia.
Yulia melanjutkan, saat ini kader-kader yang sudah dilatih tersebut melatih keluarga sasaran penerima manfaat seperti keluarga miskin, perempuan dengan anggota keluarga stunting, remaja dalam perkawinan anak, para difabel dan kaum marjinal lainnya.
Mereka dilatih sesuai kebutuhannya, salah satunya adalah menanam sayur dan membuat tambak ikan sampai berhasil agar hasilnya bisa dinikmati untuk memenuhi gizi keluarga dan sisa dijual untuk menambah ekonomi keluarga.
Selanjutnya dalam program inklusi ini Aisyiyah melakukan pemberdayaan melalui Balai Sakinah Aisyiyah, penurunan stunting melalui Program Rumah Gizi, Pemberdayaan Ekonomi melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah, Koperasi Tani Perempuan dan pendampingan keluarga melalui biro informasi dan konsultasi keluarga sakinah Aisyiyah.
Pertemuan Multipihak ini dihadiri sebanyak 50 orang dari berbagai instansi dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah berbagai kabupaten dan kota.
