LANGKAR.ID, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual bertempat di Digital Live Room (DLR) Kantor Bupati Tanah Bumbu, Senin (30/1/2023).
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan tujuan membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023.
Adapun yang menjadi fokus dalam rakor tersebut adalah urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, ESDM, serta perencanaan pembangunan.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka rakor pengendalian inflasi daerah mengatakan Presiden RI Joko Widodo bersyukur Indonesia sebagai negara terbesar ke-4 di dunia yang terimbas Covid-19 mampu bertahan ditengah pandemi yang melanda selama dua tahun terakhir ini.
Pemerintah juga telah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga memicu pertumbuhan pada sektor ekonomi.
“Usai pandemi dan terjadinya perubahan situasi akibat geopolitik maka yang perlu kita waspadai adalah inflasi,” ungkap Tito.
Terkait inflasi ini, sambung Tito, banyak negara yang terjebak inflasi sehingga membuat indonesia harus terus bekerja keras melakukan kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan.
Inflasi ini tentunya bersangkutan dengan harga barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan “urusan perut rakyat”.
“Meski pandemi dan perubahan situasi akibat geopolitik, namun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang bagus atau di atas rata-rata negara lain yaitu 5,72% dan angka inflasi relatif terjaga di angka 5,51%,” terangnya.
Sementara itu, dalam rakor pengendalian inflasi, Mendagri mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota selalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) agar kondisi selalu tetap terjaga dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Berkaitan dengan inflasi, Badan Pangan Nasional (BPN) juga mengambil langkah sebagai penguatan cadangan pangan nasional dengan mengoptimalkan kinerja Bulog untuk menyerap gabah/beras petani serta penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan pemerintah melalui regulasi berupa Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Perbadan nomor 15 tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) pada Minggu ke-4 Januari 2023 komoditi Beras menjadi penyumbang kenaikan harga di 177 kabupaten/kota di 27 provinsi se-Indonesia dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi pada Januari 2023, begitu juga dengan komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga di sejumlah kabupaten/kota.
