LANGKAR.ID BANJARMASIN – Puluhan spanduk dan baliho bergambarkan Anies Baswedan tersebar di Kota Banjarmasin diturunkan.
Tindakan tersebut tak lain sebagai bentuk reaksi kekecewaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banjarmasin terhadap Anies Baswedan yang dianggap berkhianat.
Pasalnya, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
“Hal itu lah yang menjadi dasar utama gerakan penurunan ini dan sudah jadi pertimbangan kami dengan dasar yang kuat,” ungkap Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Muhammad Syahreza Jumat (1/9/2023).
Mengingat dari rilis DPP yang diterbitkan lanjut Reza, sejak tanggal 24 – 26 Agustus lalu tim koalisi telah memfinalkan keputusan untuk mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres.
Namun pada tanggal 30 Agustus kemarin ada keputusan baru tanpa ada koordinasi dengan tim koalisi dan dianggap keputusan sepihak.
Selain itu, Anies Baswedan dinilai telah tak memegang komitmennya yang telah disepakati melalui piagam koalisi oleh tiga Partai Politik (Parpol) sebelumnya yang telah dilakukan.
“Saya garis bawahi bahwa demokrat adalah partai yang memegang teguh komitmennya. Jadi teramat disayangkan komitmen dan kesepahaman atas dasar keadilan serta kesetaraan ini dikhianati dengan keputusan tiba tiba satu pihak,” tegas Reza.
Tentunya lanjut Bacaleg dari DPRD Kota Banjarmasin Dapil 5 Banjarmasin Barat itu pihaknya sangat kecewa. Mengingat persiapan berlayar Kapal Besar Koalisi yang hampir selesai tiba-tiba dikhianati.
“Untuk itu DPC PD Banjarmasin menunggu arahan dan keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait sikap resmi partai atas kejadian ini. Saya pastikan DPC PD Banjarmasin tegak lurus dan setia dengan keputusan Majelis Tinggi maupun DPP Partai Demokrat,” akhirnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya melalui pernyataan pres yang dirilis Kamis (31/8/2023) di Jakarta menjelaskan bahwa Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” kata Teuku Riefky Harsya melalui rilis tersebut.
Dalam pernyataan press itu dijelaskan secara lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis.
Namun yang jelas, pihaknya menyatakan sikap kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang telah berkhianat terhadap atas komitmen yang telah ia buat sendiri sebelumnya. (L212)
