LANGKAR.ID BANJARMASIN – Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa, (03/10/2023).
Rakornas P2DD ini dihadiri secara daring oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
H Arifin Noor, Wakil Wali Kota Banjarmasin, menyampaikan pentingnya Rakornas P2DD, “Ini kan rapat koordinasi Nasional ya tentang P2DD yaitu masalah percepatan perluasan digital, digitalisasi daerah tahun 2023, setelah dibuka tadi sudah disampaikan narasumber oleh beberapa para Menteri dan menko juga menteri Airlangga, ibu Sri Mulyani dari sekjen Mendagri juga, terus ada dapat masukan, amanat dari Wakil Presiden Indonesia.”
Beliau juga menambahkan, “Mudah-mudahan artinya dengan adanya ini kita ingin bahwa ada realisasi percepatan perluasan digitalisasi ini.”
Hingga saat ini, Banjarmasin telah memulai digitalisasi kota dengan sistem QRIS dan sejumlah pelayanan SKPD. H Arifin Noor menekankan perlunya evaluasi terus-menerus, “ini yang kita inginkan tentu harus kita evaluasi juga, nanti kita evaluasi apa yang masih kurang, untuk bisa kita seluruh sistem yang ada kita pakai digitalisasi.”
Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, menyoroti pentingnya digitalisasi ekosistem keuangan daerah untuk mendukung tata kelola keuangan yang efektif dan efisien, yang akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus, Wapres Amin menjelaskan, “Namun dalam menjaga momentum menuju Indonesia maju, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 sampai 7%. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital.”
Penguatan teknologi digital akan membawa manfaat dalam peningkatan pendapatan asli daerah, transparansi pengeluaran keuangan daerah, serta pelayanan publik. Seluruh aspek ini akan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Wapres juga menekankan capaian penting dari digitalisasi, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. “Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi ini adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” kata Wapres RI.
Rakornas P2DD menjadi platform penting untuk memperkuat digitalisasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Banjarmasin dan daerah-daerah lainnya di Indonesia diharapkan terus bergerak maju dalam era digitalisasi.
