BerandaBANUAAsupan Gizi Untuk Balita Berkurang Akibat Pandemi Covid-19, Bang Dhin: Dana Desa...

Asupan Gizi Untuk Balita Berkurang Akibat Pandemi Covid-19, Bang Dhin: Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Cegah Stunting

LANGKAR.ID, Batulicin – Pandemi Covid-19 berdampak kepada perekonomian masyarakat. Lebih jauh, kondisi ini diyakini juga membuat orang tua yang memiliki balita kesulitan memberi asupan gizi kepada anak-anak mereka.

Selain itu, relokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kegiatan pencegahan stunting. Belum lagi, pembatasan kegiatan masyarakat juga menyebabkan terhentinya layanan posyandu yang dikhawatirkan menambah angka stunting baru.

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Terutama 1.000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai anak berusia dua tahun.

Stunting berpotensi memicu penyakit jantung dan rendahnya kemampuan belajar. Sehingga berakibat tidak optimalnya produktivitas dan hal ini tidak diinginkan dalam pembangunan manusia.

Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan stunting sesuai Permendesa Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018. Disebutkan, Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan stunting sesuai musyawarah desa.

Hal ini, diungkapkan Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Kalsel, saat kunjungan lapangan ke Desa Wonorejo Kusan Hulu, Tanah Bumbu.

“Dana desa tidak hanya sekadar untuk pembangunan infrastruktur. Desa harus berinovasi,” kata pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, melalui keterangan persnya yang diterima langkar.id Selasa (16/11/2021).

Kunjungan lapangan Senin (15/11/2021) itu, dilakukan Bang Dhin bersama Dinas Kesehatan Kalsel. Turut hadir Dinkes Tanah Bumbu, Puskesmas dan pengelola Posyandu, Kader dan perwakilan dari orang tua yang anaknya terindiksi stunting.

Menurut Bang Dhin, 20 persen dana desa untuk bidang kesehatan. Termasuk di dalamnya pencegahan stunting.

Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting, antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa.

Seperti pembangunan, rehabilitasi poskesdes, polindes dan posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih.

Lantas melalui pengadaan insentif kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan Balai Pengobatan Desa, pengadaan kebutuhan medis. Seperti makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain.

Serta sosialisasi, edukasi gerakan hidup bersih dan sehat. Kemudian melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.

“Saya akan koordinasi juga ke pusat terkait insentif kader yang dibiayai dari dana Desa” ujar Bang Dhin.

[nextpage title=”Prevalensi Stunting Kalsel 33,08 Persen”]

Diketahui, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018, prevalensi stunting nasional 30,8 persen dan Kalsel tercatat 33,08 persen

Menurutnya, stunting ini masalah kompleks. Sehingga perlu penangangan sinergitas antara stake holder. Bidang kesehatan sudah pasti. Kemudian bidang pertanian, perikanan  untuk ketahanan pangan.

“PUPR mengurus sanitasi perumahan, KB dan pemberdayaan perempuan bantu promosi 1000 HPK, bidang pendidikan juga harus bantu dalam hal kelas parenting, Kominfo kampanyekan isu stunting, dan lain sebagainya” ujar politisi muda asal Tanah Bumbu ini.

Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. Kalsel menempati nomer 7 dari bawah dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian Tanah Bumbu urutan ke 2 dari bawah dari seluruh kab/kota di Kalsel.

Menurutnya, harus digaris bawahi data terus fluktuatif karena berdasarkan hasil surveilans. Prevalensi Kalsel lebih tinggi dari nasional. Sehingga dituntut bekerja lebih ektra menjalankan program bersama. Komunikasi, konsultasi dan koordinasikan sama-sama.

“SKPD kita ini dilaporan LKPJ setiap tahun pasti ditulis lemahnya komunikasi koordinasi. Saya berharap ini bisa diatasi dengan serius. Sehingga berbagai program kepala daerah bisa berjalan baik kedepannya,” ujar Bang Dhin. (L008)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BACA JUGA