LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) di bawah Plt. Gubernur H. Muhidin terus berbenah dalam menata dan mengisi jabatan Kepala Perangkat Daerah di sejumlah dinas dan badan. Penataan ini dilakukan melalui proses assessment terhadap pejabat eselon II, yang bertujuan untuk menghadirkan birokrasi profesional dengan pimpinan yang memiliki kualifikasi dan kapabilitas mumpuni.
Plt. Gubernur Muhidin bahkan telah menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta untuk membahas dan mendapatkan persetujuan atas rencana tersebut. Langkah ini mendapat tanggapan positif dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin.
“Ini langkah awal yang baik. Gubernur Muhidin tampaknya ingin mewujudkan meritokrasi dalam tata pemerintahan di Kalsel ke depan. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh,” ujar Bang Dhin saat dimintai tanggapannya, Minggu (15/12/2024).
Namun, Bang Dhin juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan assessment tersebut. “Kami berharap proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan, agar tujuan Gubernur Muhidin menghadirkan pimpinan SKPD yang berkualitas dan kompeten benar-benar tercapai,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Assessment ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan pemerintahan yang solid dan profesional dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kalimantan Selatan periode 2024-2029. Bang Dhin menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses ini demi memastikan berjalan sesuai harapan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) di bawah Plt. Gubernur H. Muhidin terus berbenah dalam menata dan mengisi jabatan Kepala Perangkat Daerah di sejumlah dinas dan badan. Penataan ini dilakukan melalui proses assessment terhadap pejabat eselon II, yang bertujuan untuk menghadirkan birokrasi profesional dengan pimpinan yang memiliki kualifikasi dan kapabilitas mumpuni.
Plt. Gubernur Muhidin bahkan telah menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta untuk membahas dan mendapatkan persetujuan atas rencana tersebut. Langkah ini mendapat tanggapan positif dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin.
“Ini langkah awal yang baik. Gubernur Muhidin tampaknya ingin mewujudkan meritokrasi dalam tata pemerintahan di Kalsel ke depan. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh,” ujar Bang Dhin saat dimintai tanggapannya, Minggu (15/12/2024).
Namun, Bang Dhin juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan assessment tersebut. “Kami berharap proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan, agar tujuan Gubernur Muhidin menghadirkan pimpinan SKPD yang berkualitas dan kompeten benar-benar tercapai,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Assessment ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan pemerintahan yang solid dan profesional dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kalimantan Selatan periode 2024-2029. Bang Dhin menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses ini demi memastikan berjalan sesuai harapan.(L212)
