LANGKAR.ID, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) yang turut dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Tanah Bumbu.
Rakornis ini, terkait Penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Percepatan Tranformasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD.
Kegiatan yang dibuka Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar ini, digelar di Hotel Bidakara, Jakarta selama 3 hari dari 16-18 Maret 2022.
Hadir dalam Rakornis DPMD dan Inspektorat Se Wilayah di 9 Provinsi di Indonesia. Yakni Kalsel, Kalbar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, DI Yogyakarta dan Banten.
Turut pula seluruh kabupaten di sembilan provinsi tersebut. Termasuk Tanah Bumbu.
Kepala DPMD Tanah Bumbu, Samsir, melalui Kabid Penataan, Kerjasama dan Pengembangan Desa, Wahyuni mengatakan, rakor ini menghasilkan rekomendasi yang disampaikan masing-masing provinsi kepada Kemendes PDTT.
“Upaya penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelolaan DBM Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes bersama LKD dalam bentuk Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL),” kata Wahyuni.
Penyerahan RKTL dilaksanakan saat penutupan kepada Kemendes PDTT melalui Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Harlina Sulistyorini, sekaligus menutup rakornis.
“Dapat disimpulkan, hasil Rakortek bahwa UPK DAPM agar segera melaksanakan proses transformasi ke BUMDes bersama LKD paling lambat awal Agustus 2022,” kata Wahyuni. (*/L008)
