LANGKAR.ID, Banjarmasin – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan resmi membentuk tim investigasi untuk meninjau langsung dampak aktivitas pertambangan PT Merge Mining Industri (MMI) di Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar. Langkah ini diambil setelah warga mengadukan berbagai masalah lingkungan yang diduga akibat aktivitas tambang, mulai dari pencemaran air bersih hingga meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit.
“Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak-haknya,” tegas Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, usai rapat dengan pihak PT MMI, Selasa (26/2/2025).
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., warga mengeluhkan air sumur yang mulai keruh, kebisingan yang mengganggu, serta retaknya rumah mereka.
“Air makin kotor, banyak warga yang mengalami gatal-gatal setelah menggunakannya,” ujar Muliadi, salah satu warga.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT MMI, Yudha Ramon, mengklaim bahwa pihaknya telah menyediakan fasilitas air bersih untuk sebagian warga. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan metode blasting, sehingga tidak mungkin menyebabkan kerusakan rumah.
Namun, DPRD Kalsel menilai bahwa klarifikasi dari perusahaan perlu dikaji lebih lanjut dengan investigasi lapangan. “Jika masyarakat masih merasakan dampaknya, berarti ada hal yang perlu dievaluasi,” kata Mustaqimah.
Kartoyo memastikan DPRD akan berdiri di pihak masyarakat dalam mencari solusi terbaik. “Dengan investigasi langsung, semuanya akan lebih jelas. Kehadiran investor harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (Adv/L212)