LANGKAR.ID, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan agar program-program pembangunan yang terdampak kebijakan efisiensi tetap berjalan sesuai prioritas.
“Karena kita tahu, hari ini kepala daerah baru, presiden baru, instruksi efisiensi juga sudah diluncurkan, jadi kita menunggu kejelasan program mana saja yang terkena dampak efisiensi,” ujar Kartoyo usai kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Tengah, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, rasionalisasi anggaran harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak menghambat pembangunan. “Jangan sampai program-program tidak jalan. Kalau tadinya anggarannya Rp100 miliar dan sekarang tinggal Rp40 miliar, maka yang prioritas harus tetap dijalankan,” tegasnya.
DPRD Kalsel juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Langkah ini diambil agar kebijakan penghematan tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. (Adv/L212)
