LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menghadiri Rapat Paripurna terkait Persetujuan bersama Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (13/4/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarmasin, Hari Wijaya, didampingi Wakil Ketua M Yamin HR, Matnor Ali, dan Tugiatno. Acara ini juga dihadiri oleh Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman, sejumlah Kepala SKPD, camat, serta stakeholder dan anggota fraksi lainnya.
Ibnu Sina mengungkapkan bahwa hasil audit menunjukkan prestasi luar biasa dengan Banjarmasin berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya. Salah satu pencapaian penting adalah penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi 18 miliar 119 juta rupiah, angka yang pertama kalinya berada di bawah 100 miliar.
“Ini pertama kalinya kita mendapatkan SILPA di bawah 100 miliar, yang biasanya selalu di atas 100 miliar,” ungkap Ibnu Sina. Ia menekankan bahwa angka SILPA yang kecil mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran serta ketepatan dalam perencanaan. “Jika SILPA kecil, itu berarti proses anggaran kita tepat sasaran. Alokasi anggaran untuk proyek dan program kegiatan tidak meleset terlalu jauh, ini menggambarkan situasi yang efisien dan perencanaan yang tepat,” jelasnya.
Angka SILPA yang rendah ini akan menjadi acuan penting dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan nantinya. Ibnu Sina berharap target-target pendapatan dan efisiensi anggaran akan semakin baik seiring waktu. Ia juga mengapresiasi catatan konstruktif dari DPRD yang akan menjadi bahan perbaikan dalam perubahan APBD 2024 dan perencanaan 2025.
Selain itu, Ibnu Sina mengklarifikasi laporan mengenai sisa hutang Pemerintah Kota Banjarmasin. “Hingga hari ini, dari sisa 14 miliar, tinggal 6 miliar yang perlu dibayarkan. Semua hutang pemerintah Kota Banjarmasin akan dilunasi, sehingga perencanaan kegiatan 2024 bisa berjalan sesuai kesepakatan di APBD 2024,” katanya.
Menanggapi pertanyaan tentang pelaksanaan proyek pemerintah kota, Ibnu Sina memastikan bahwa sebagian besar proyek sudah berjalan. “Saya sudah mencabut surat edaran Wali Kota yang menunda proses kegiatan. Mulai awal Juni, semua kegiatan bisa segera dilaksanakan, termasuk proses lelang,” tutupnya.
Dengan pencapaian ini, Wali Kota Banjarmasin berharap efisiensi dan ketepatan dalam perencanaan anggaran akan terus meningkat, membawa manfaat yang lebih besar bagi warga kota Banjarmasin.(L212)
