LANGKAR.ID, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyatakan dukungannya terhadap optimalisasi angkatan kerja guna memanfaatkan bonus demografi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, dalam Keynote Speech pada Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (30/5/2024).
“Optimalisasi angkatan kerja tidak hanya memanfaatkan bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga memperkuat ketahanan sosial,” ujar Paman Birin melalui Roy Rizali Anwar. “Dengan setiap individu merasa memiliki peran dalam pembangunan bangsa, kita akan menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan harmonis. Ketahanan sosial juga akan menjadi benteng kuat menghadapi tantangan global,” tambahnya.
Gubernur Kalsel menekankan bahwa optimalisasi angkatan kerja harus memastikan setiap individu memiliki kesempatan berkontribusi maksimal. Pemprov Kalsel berusaha mewujudkan ini melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2025, yang meliputi penguatan sektor industri UMKM dan pemanfaatan SDM unggul dan berdaya saing.
“Langkah pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Mari kita berkomitmen bekerja keras dan bergandengan tangan untuk mewujudkan visi ini. Dengan gotong royong dan kolaborasi, kita bisa memanfaatkan bonus demografi dengan optimal dan memperkuat ketahanan sosial bangsa kita,” ajak Paman Birin.
Plt Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Letjen TNI Eko Margiyono, menyoroti Kalsel sebagai provinsi yang kaya akan kearifan lokal dan budaya, serta memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi kreatif.
“Sebagai daerah yang berdampingan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, strategi pengembangan ekonomi dan SDM di Kalsel sangat penting. Pengembangan IKN di Kaltim bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Kalsel. Pemerintah dan lintas sektoral harus merumuskan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan,” ungkap Eko Margiyono.
Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Reni Mayerni, dalam laporannya, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kajian yang telah dilakukan Lemhanas RI. “Pendalaman materi di lokus ini sangat penting untuk menggali data dan fakta yang diperlukan oleh tim kajian,” ujarnya.
Sejumlah narasumber hadir dalam FGD ini, termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Danrem 101/Antasari, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Wakil Rektor 1 Universitas Lambung Mangkurat, serta Ketua Aliansi Pekerja Buruh Banua. Pembahasan dilakukan oleh Direktur Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Lemhanas serta Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Hukum dan HAM Lemhanas RI.(Adv/L212)
