LANGKAR.ID, Banjarmasin – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel untuk melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial guna menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Jihan Hanifha saat memimpin rapat dengan mitra kerjanya, Dinsos Prov Kalsel, pada Rabu (23/10/2024) di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
“Pendataan fakir miskin harus benar-benar terverifikasi dengan baik dari tingkat kabupaten/kota. Sering kali data yang ada tidak diperbarui atau tidak diverifikasi dengan simultan, padahal ini sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Jihan menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. “Jangan sampai ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Selain masalah verifikasi data, Jihan juga menyoroti anggaran yang diajukan Dinas Sosial, yang dianggapnya terlalu kecil mengingat banyaknya program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang hanya menganggarkan 55 unit. “Bantuan rumah tidak layak huni misalnya, dianggarkan hanya untuk 55 unit, padahal masih banyak rumah yang membutuhkan rehab,” ungkap Jihan.
Dalam rapat tersebut, Jihan juga membahas program penanggulangan stunting di Kalsel, yang meskipun menjadi fokus utama Dinas Kesehatan, juga melibatkan Dinas Sosial. “Dinas Sosial juga memiliki peran dalam upaya penanggulangan stunting. Kami sudah membahas hal ini dan akan menambah pos anggaran untuk mendukung program tersebut,” jelasnya.
Jihan berharap, dengan anggaran yang cukup dan program yang tepat sasaran, Dinas Sosial Kalsel bisa menjalankan seluruh kegiatan dengan lancar di Tahun Anggaran 2025. “Kami harap Dinsos bisa menjalankan programnya sesuai ekspektasi, agar masyarakat miskin dapat terayomi dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gusnanda, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, mewakili Kepala Dinas Sosial, memaparkan rencana program kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar lebih dari 109 miliar rupiah, yang akan dibagi untuk lima UPTD Dinsos, yaitu PRSPDNF Fajar Harapan, PPRSAR Mulia Satria, PRSPD Iskaya Banaran, PRSTS Barakat Cangkal Bacari, dan PPRSLU Budi Sekahtera.(L212)
