LANGKAR.ID,Banjarbaru – Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) Tahun Anggaran (TA) 2024 mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Kalsel. Ratusan peserta yang mengikuti ujian sejak 26 hingga 28 Oktober 2024 di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, diawasi langsung oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kalsel pada Senin (28/10).
Sekretaris Komisi I, Ilham Noor, yang hadir dalam pemantauan tersebut, menyatakan bahwa sebagai mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar. “Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini berlangsung dengan baik, sehingga memudahkan BKD dalam menentukan kelulusan peserta,” kata Ilham, politisi Gerindra.
Menurut Ilham, penerapan sistem CAT yang memberikan hasil ujian secara langsung setelah ujian selesai menjadi langkah efisien yang sangat memudahkan proses seleksi. “Ini sangat efektif karena nilai langsung keluar setelah ujian selesai, sehingga pihak BKD dapat lebih cepat menentukan siapa yang lolos,” jelasnya.
Ilham juga mengapresiasi pelaksanaan SKD CPNS kali ini, yang menurutnya berjalan dengan baik. “Secara umum, pelaksanaannya sudah bagus dan patut dipertahankan. Tentunya, jika ada hal yang perlu dievaluasi, kami siap bekerja sama untuk perbaikan,” tambahnya.
Diharapkan, melalui seleksi ini, Pemprov Kalsel dapat memperoleh CPNS yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan birokrasi. “Harapan kami, bagi yang terpilih, dapat bekerja dengan penuh semangat. Bagi yang belum beruntung, jangan putus asa, kesempatan masih ada di masa depan,” ujar Ilham.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Mashudi, menjelaskan bahwa seleksi CPNS 2024 ini diikuti oleh 4289 peserta yang dibagi dalam 8 sesi, dengan masing-masing sesi diikuti sekitar 500 peserta. Seleksi ini memperebutkan 125 formasi yang terdiri dari berbagai jabatan fungsional, seperti Arsiparis, Auditor, dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
“Pelaksanaan SKD sudah berjalan sejak 26 Oktober, dan kami berharap proses ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” jelas Mashudi.(L212)
