LANGKAR.ID, DENPASAR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali di Denpasar pada Jum’at (28/06/2024) pagi. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi terkait perencanaan keuangan dan peningkatan pendapatan daerah.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel berfokus pada kebijakan perencanaan keuangan yang dapat meningkatkan target pendapatan daerah, terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami ingin memahami bagaimana Bapenda Bali berhasil memaksimalkan pendapatan daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Kami juga tertarik untuk belajar bagaimana Bapenda Bali mengelola potensi pajak daerah, agar dapat diadopsi di Kalsel. Karena ini melibatkan uang rakyat, maka keuntungannya harus dirasakan oleh rakyat itu sendiri,” ungkap Paman Yani.
Selama kunjungan kerja, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mendapat informasi tentang kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bali dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi layanan Samsat di tingkat desa.
Paman Yani menyambut baik inisiatif ini dan melihatnya sebagai inspirasi bagi Kalsel. Dia juga mencatat bahwa di Kalsel, upaya serupa telah digaungkan, dengan dorongan untuk Bapenda melakukan inovasi dalam penyerapan pajak dengan lebih banyak kemudahan.
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Ketut Ngurah Darma Adnyana, SE, MM, menyambut baik kunjungan ini. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran rombongan dari Kalsel, karena ini tidak hanya bertukar pikiran namun juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Bali,” ujarnya.
Turut menyertai rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Rahmanita Arifin, bersama sejumlah kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten di Kalsel.
Rahmanita Arifin mengungkapkan kesan positifnya dari kunjungan ini. “Kami mendapatkan banyak wawasan mengenai strategi pengelolaan pendapatan daerah dari pemerintah Bali. Kami melihat banyak kesamaan dan inovasi yang bisa diadopsi di Kalsel, termasuk layanan Samsat antar jemput yang memudahkan masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan studi komparasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan kebijakan perencanaan keuangan dan peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. (Adv/L212)
