LANGKAR.ID JAKARTA – Pengelolaan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni adalah sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya bersama oleh berbagai pihak untuk mewujudkan permukiman yang ideal dan layak huni.
Oleh karena itu Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungn kerja ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada jum’at (28/07/2023).
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM. menjelaskan di Kalsel sendiri terdapat kurang lebih berjumlah 2000 lebih yang perlu di rehab atau di bantu.
“Sampi sekarang sejak kepemimpinan Paman Birin sudah kurang lebih 300 rumah sudah dibantu. Jadi masih 1.700 yang belum terealisasi, maka dari itu kami berharap anggaran di Perkim ini ditambah lagi,” ucap H Gusti Abidinsyah, S.Sos, MM.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Ini sendiri untuk mengatasi permasalahan ini menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan – perusahaan. Dalam hal ini kita bisa mengikuti untuk di Kalsel minimal ada peraturan Gubernur atau peraturan Daerah karena CSR ini sangat berpotensi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, apalagi ditempat kita banyak pengusaha, basnas dan lain-lain nya sehingga bisa diikut sertakan disana.
Di Kalsel sendiri menurutnya pendanaan untuk itu hanya mengandalkan dari APBD saja sehingga anggaran daerah sangat terbebani.
“Kami mendorong visi misi pak Gubernur Kalsel ini tentang rehab rumah ini bisa terlaksana semuanya di tahun 2024, kita akan mendorong mudah – mudahan anggaran perkim ini bisa ditambah,”ujarnya lagi.
Tanggung jawab perkim ini harus jadi perhatian karena bagaimanapun juga ini adalah suatu dinas yang menangani khusus masalah – masalah rakyat tidak mampu.
“Kami berharap juga perkim ini di beri kewenangan atau peraturan mainnya bagaimana supaya perkim ini bisa bekerja dengan optimal,” tambahnya lagi.
Sekdis Perkim Provinsi Kalsel Agus Nugroho mengatakan bahwa realisasi tergantung dengan anggaran dan kemampuan daerah, menurutnya DKI Jakarta lebih dari Kalsel.
“Kita sekarang menginginkan, bagaimana dengan kemampuan yang terbatas ini bisa menerapkan itu di Kalsel, mudah -mudahan ini bisa terealisasi kedepannya,” ujar Agus Nugroho.
Kunker ini disambut oleh Kabit Perkim Prov. DKi Jakarta Retno Sulistiyaningrum dirinya sangat mendukung program-program yang dilaksanakan di Provinsi Kalsel
“Saya rasa ini sangat bermanfaat, menularkan pengetahuan atau horizontal learning jadi apa yang kami sudah lakukan, mudah – mudahan juga bisa diuji coba didaerah lain termasuk Kalsel,” tutupnya. (Adv/L212)
