LANGKAR.ID,BANJARMASIN — Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, didampingi Ketua TP PKK Kalsel, Hj. Raudatul Jannah atau Acil Odah, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi (KI) Pusat Tahun 2024 di Hotel Galaxy Banjarmasin pada Selasa (11/06/2024).
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, yang bertindak sebagai keynote speaker.
Dalam sambutannya, Paman Birin berharap Rakornas ini dapat menghasilkan kesepakatan dan ide-ide yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Di era global, informasi menjadi hal penting dan tidak bisa disembunyikan. Transparansi membawa kepercayaan publik yang merupakan andalan bagi pemerintah agar benar-benar dapat diyakini oleh rakyat melalui program-program yang ada,” ujarnya.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyatakan bahwa Rakornas dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi sebagai bentuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
“Salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” jelas Donny.
Donny menambahkan bahwa pengelolaan informasi publik penting dilakukan untuk mengembangkan masyarakat informatif dan meningkatkan daya saing global.
“Komisi Informasi membutuhkan banyak penguatan dan sinergitas dalam menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia,” lanjutnya.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menegaskan dalam paparannya bahwa keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucap Hadi.
Rakornas ke-15 KI se-Indonesia yang telah dimulai sejak Senin (10/6) ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045. Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.
Plt Sekretaris KI Pusat, Nunik Purwanti, menyampaikan bahwa dalam agenda nasional ini, terlibat peserta sejumlah 450 orang, baik secara hybrid (online dan offline). Rakornas KI rutin diadakan untuk membahas isu-isu krusial terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia, mulai dari Rakornas pertama tahun 2009 hingga Rakornas ke-14 yang mengangkat pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu serentak 2024 pada tahun 2023.
Harapannya, kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.(L212)
