LANGKAR.ID, Batulicin – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sepakat menghentikan operasional angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
Pasalnya, keberadaan truk yang bobot dan ukurannya melampaui batas itu, sudah menjadi ‘momok’ yang menakutkan dan membahayakan keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya.
Aturan itu, kemudian ditindaklanjut Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Perda Nomor 3 Tahun 2012.
Kebijakan Zero ODOL ini, kemudian disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (17/02/2022).
Dalam rapat sosialisasi tersebut hadir jajaran Dinas Perhubungan Tanah Bumbu, pengusaha angkutan dan pihak terkait lainnya.
Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rahmat Prapto Udoyo dalam sambutanya berharap, sosialisasi ini berjalan lancar.
“A
tas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Tanah Bumbu kami ucapan terima kasih dan penghargaan atas sosialisasi aturan ini,” katanya.
Berdasarkan data Korlantas Polri dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) tentang kecelakaan tahun 2021, truk ODOL menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas.
Oleh karena itu, berdasarkan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran zero ODOL yang telah diatur sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
Seperti penilangan, transfer muatan, hingga kendaraan pelanggar tidak diizinkan meneruskan perjalanan.(*/L008)
