LANGKAR.ID, Batulicin – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tanbu. Menggelar Sosialisasi Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan berlangsung di Aula P3AP2KB Tanbu, Rabu (23/10/2024).
Kepala Dinas DP3AP2KB, Erli Yuli Susanti, melalui Zainal Arifin selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, membuka kegiatan sosialisasi ini secara resmi.
Ia menyampaikan terimakasih atas kehadiran para tamu undangan, disamping itu menjelaskan kegiatan ini merupakan pertemuan pertama dari Tim Koalisi Kependudukan.
“Adapun Tim yang dibentuk ini dalam rangka mengawal pembangunan kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu,” katanya.
Kegiatan juga telah di lakukan di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota turut menyusul.
Sosialisasi juga di hadiri oleh sejumlah perwakilan SKPD, pihak PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan, Kemenag Tanbu, RSUD, pihak Sekolah, BPS, Kabid Pengendalian Penduduk Prov Kalsel bersama tim dan tamu undangan lainnya.
Hadir Pemateri yakni Sopyan selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan materi yaitu “Tantangan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045” dengan tujuan negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.
Di jelaskan Sopyan tentang pentingnya, meningkatkan kualitas kependudukan sekaligus menjaga kesinambungan yang ada.
Pembahasan materi juga mengenai, adanya 17 arah pembangunan Indonesia Emas pada RPJPN 2025-2045. Di antaranya juga di sebutkan tentang adanya tantangan pembangunan Indonesia yakni masih terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan stunting.
Selanjutnya, pembahasan berfokus pada Koalisi Kependudukan yang berperan sebagai badan advokasi jejaringan. Yang mempunyai fungsi yakni membangun aliansi dan menjadi pusat studi, sarana pertukaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan tentang pembangunan kependudukan.
Tujuan Koalisi Kependudukan adalah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan berbagai kegiatan kependudukan.
