LANGKAR.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Perindustrian 2025 di Victoria River View Hotel, Banjarmasin, Sabtu (15/2) pagi. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Abdul Rahim, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin.
Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi yang Berkelanjutan”, Rakor ini bertujuan menyelaraskan kebijakan industri antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutan yang dibacakan Abdul Rahim, Gubernur Muhidin menegaskan pentingnya Rakor ini sebagai langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan industri yang berkelanjutan sesuai RPJMD 2025-2029.
Salah satu fokus utama Rakor ini adalah hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun global.
“Dengan adanya hilirisasi, kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tinggi,” ujar Abdul Rahim.
Selain itu, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi pembahasan utama dalam Rakor ini. Pemerintah menargetkan KEK dapat menarik lebih banyak investasi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Tak hanya hilirisasi, pengembangan industri halal juga menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan seluruh produk industri di Kalsel sudah bersertifikat halal pada tahun 2026 untuk memperluas daya saing di pasar internasional.
“Kita harus pastikan produk kita memenuhi standar halal agar lebih mudah diterima di pasar global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar,” tambahnya.
Abdul Rahim juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri agar kebijakan yang dihasilkan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Sinergi adalah kunci agar industri di Kalsel terus berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan industri yang konkret dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.(L212)
