LANGKAR.ID BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna untuk mendiskusikan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPPA) Tahun Anggaran 2022. Rapat ini diadakan pada Rabu (24/05/2023)
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai triliunan rupiah per 31 Desember 2022. Mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh untuk mengatasi kegiatan yang tertunda dan tidak dapat dilaksanakan.
Fraksi PAN berharap SILPA dapat digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 dan bencana lainnya, seperti banjir dan jalan rusak di daerah Satui Km 171 Tanah Bumbu.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan, seperti petani, nelayan, dan UMKM, yang mendukung sektor pertanian dan perikanan.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya belanja daerah yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menekan inflasi, yang berdampak positif pada Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Fraksi Nasdem mendorong analisis yang lebih mendalam dalam perencanaan, penganggaran, dan penggunaan APBD untuk mencapai penggunaan keuangan yang efektif. Mereka juga menginginkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda.
Fraksi PKB menegaskan pentingnya pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalsel.
Fraksi PAN berkomitmen mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahun-tahun mendatang.
Fraksi PKS sepakat bahwa Raperda LPPA 2022 penting sebagai instrumen perencanaan pembangunan dan pelayanan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kalsel.
Secara keseluruhan, semua fraksi memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. DPRD Kalsel optimis penghargaan ini akan memotivasi Pemprov Kalsel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian dalam pembangunan.
Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur Kalsel melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (Sekda) Ir. Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa optimalisasi Pendapatan Daerah tidak terlepas dari peran sinergi antara legislatif dan eksekutif
“Bersama-sama membangun dan mensehjaterakan masyarakat Kalsel, dan kami sangat sepakat dengan harapan yang disampaikan”tanggap Roy.(Adv/L212)
