LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Menjelang pertengahan tahun 2024, Pemerintah Kota Banjarmasin kembali meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional. Humas Pemerintah Kota Banjarmasin dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kampanye antikorupsi.
Banjarmasin termasuk dalam deretan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik selama periode 25 Maret hingga 25 April 2024. Tim KPK telah menilai dan menetapkan 10 Pemda dan BUMD terbaik berdasarkan bukti kampanye yang telah dilaporkan.
Selain itu, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, juga menerima penghargaan Awarding Pariwara Antikorupsi 2024. Penghargaan ini akan diberikan bersamaan dengan pembukaan Roadshow Bus Antikorupsi 2024 di Gradika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 11 Juli 2024.
Sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi kampanye antikorupsi, KPK akan memberikan workshop dan penghargaan Pariwara Antikorupsi 2024. “Workshop on Strategic and Creative Campaign akan diikuti oleh perwakilan Pemda/BUMD terbaik yang menangani teknis produksi dan penayangan konten antikorupsi di instansinya masing-masing. Kegiatan ini akan dilaksanakan Senin-Rabu, 8 Juli hingga 10 Juli 2024 di Semarang,” ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam undangan yang dikirimkan ke Pemko Banjarmasin, Selasa (11/06/2024).
Menurut data KPK, 10 kepala daerah dan pimpinan BUMD yang mendapat apresiasi dan penghargaan dari KPK adalah Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Batu, Madiun, Surabaya, Pekalongan, Bupati Serdang Bedagai, Kudus, Bombana, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Banjarmasin, Windiasti Kartika, ST, MT, menyatakan syukur atas prestasi yang diraih oleh Wali Kota dan Tim Humas Pemko Banjarmasin. “Kami sangat berterima kasih kepada KPK atas penghargaan yang diberikan dalam mendukung pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Dengan prestasi ini, diharapkan Banjarmasin terus memperkuat komitmen dalam kampanye antikorupsi dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. (L212)
