LANGKAR.ID,TANAH BUMBU – Kondisi infrastruktur jalan dari Desa Desa Karya Bakti, Kusan Tengah, Tanah Bumbu yang jauh dari Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat banyak warga mereka yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja.
Warga mengatakan, warga bukan tidak ingin bersekolah, hanya saja akses jalan yang ditempuh jaraknya cukup jauh, karena sekolah hanya terdapat di daerah perkotaan saja.
Kepala Desa Karya Bakti, Mahdin, menyebut, keinginan memiliki satuan pendidikan tingkat SMA tak hanya diharapkan warganya saja. Melainkan, beberapa desa yang berdekatan menyepakati hal yang demikian.
“Lima desa sangat mendukung berdirinya SMA. Mudah-mudahan usulan kami bisa direalisakan provinsi,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/2)
Oleh karenanya, sektor pendidikan tingkat SMA menjadi sangat penting di desanya. Selain meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Karena jarak menuju lokasi SMA/SMK sangat jauh makanya keinginan masyarakat di sini cukup rendah,” ucapnya.
Sebagai bukti keseriusan warga setempat, lahan untuk pembangunan SMA siap dihibahkan dengan luas sekitar 2,5 hektare.
“Alhamdulillah, Paman Yani langsung merespon dengan adanya ini. Jujur, pendidikan menengah atas sangat diperlukan,”
Tak sampai disitu, ia juga menginginkan adanya jaringan internet. Hingga saat ini desanya tak bisa mengakses. Terlebih, masih banyak terdapat blank spot. Sehingga informasi pun sangat minim didapatkan mereka.
“Kalau ada tower pengantar sinyal internet, tentu sangat membantu keperluan kami yang tak hanya bagi pemdes saja. Melainkan, kebutuhan sekolahnya juga,” jelasnya.
Mengetahui hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, disela menjaring aspirasi menanggapi serius hal tersebut. Bahkan, di hadapan warga Desa Karya Bakti, ia langsung berkomunikasi melalui telepon dengan Kepala Bappeda, Ariadi Noor, untuk membicarakan hal ini supaya dapat menjadi skala program prioritas pembangunan daerah.
“Kita ketahui, Kusan Tengah ini hampir mirip dengan Kecamatan Batulicin, puluhan berdiri belum juga memiliki sekolah tetapi akhirnya berhasil dibangun. Tentu saja, Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanbu bersama-sama naik ke pusat untuk menarik APBN,” ungkapnya.
Selanjutnya, dia membeberkan, untuk merealisasikan pembangunan pada sektor dunia pendidikan alokasi anggarannya harus terserap sebesar 20 persen.
“Namun, APBD sifatnya hanya menutupi saja. selebihnya bisa melalui APBN yang diturunkan melalui DAK. Karena di luar dari 20 persen itu tidak bisa terlaksana,” tuturnya.
Menurut dia, sesuai dengan anjuran pemerintah pendidikan minimal 12 tahun. Sehingga, perlu adanya sinergi baik antara pusat dan daerah agar pemerataannya bisa tercapai.
“Mereka tak hanya sekolah dari TK, SD sampai SMP saja. Belum lagi berbicara di tingkat universitas. Sehingga, aspirasi ini perlu kita kawal ke rumah banjar sesuai kewenangannya pemerintah provinsi,” tutupnya. (L212)
